TAKALAR – Suasana di depan Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Takalar memanas. Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Takalar Menggugat (AMPTM) menggelar aksi unjuk rasa, senin (8/9), sebagai bentuk penolakan terhadap proyek pembangunan gedung baru Kantor Bupati senilai Rp50 miliar.
Aksi ini muncul sebagai reaksi keras terhadap kebijakan Bupati Takalar, yang oleh massa aksi dianggap tidak berpihak kepada rakyat dan lebih mementingkan proyek prestisius ketimbang kebutuhan dasar masyarakat.
“Daeng Manye tidak pro-rakyat!” teriak salah satu orator dalam aksi tersebut. “Anggaran besar dialokasikan untuk gedung mewah, sementara jalan rusak, air bersih minim, dan penerangan jalan belum ditangani.”
Proyek pembangunan Kantor Bupati yang direncanakan dikerja pada tahun 2026 menjadi sorotan utama AMPTM. Menurut mereka, pengucuran dana sebesar Rp50 miliar di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih merupakan bentuk ketidakpekaan terhadap realitas masyarakat.
“Saat rakyat masih berjibaku dengan kondisi infrastruktur yang rusak, rencana pembangunan kantor baru adalah bentuk kemewahan yang tak punya urgensi,” ujar salah satu juru bicara AMPTM.
Selain Kantor Bupati, mereka juga menyoroti rencana pembangunan gedung baru DPRD Takalar. Menurut AMPTM, proyek ini tidak memiliki nilai manfaat yang nyata bagi masyarakat.
“Gedung bukan solusi atas masalah rakyat. Lebih baik anggaran digunakan untuk perbaikan jalan, saluran air, dan fasilitas publik yang benar-benar dibutuhkan,” tambahnya.
Dalam orasinya, massa aksi menyoroti sejumlah wilayah yang mengalami kerusakan infrastruktur parah, seperti di Kecamatan Mappakasunggu, Kelurahan Takalar, hingga Kelurahan Pattene di Polongbangkeng Selatan.
Jalan yang berlubang dan rusak parah disebut mengganggu aktivitas ekonomi warga, memperbesar risiko kecelakaan, hingga menurunkan kualitas hidup masyarakat.
“Jalan rusak sudah seperti pemandangan wajib di beberapa desa. Tapi pemerintah lebih sibuk merancang gedung baru,” kecam salah satu orator.
Tak hanya soal jalan, minimnya penerangan jalan juga menjadi perhatian utama. AMPTM mendesak pemerintah untuk segera menganggarkan lampu jalan, terutama di titik-titik rawan kejahatan dan kecelakaan.
AMPTM juga menggugat transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Mereka meminta penjelasan terbuka terkait efisiensi anggaran senilai Rp16 miliar yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan dari Pemda maupun DPRD Takalar.
“Kami tidak ingin angka-angka besar hanya jadi permainan elite. Rakyat berhak tahu ke mana arah penggunaan anggaran mereka,” tegas AMPTM.
Menutup aksinya, AMPTM menyampaikan pesan tegas kepada Bupati Takalar dan DPRD. Mereka mendesak agar fokus pembangunan dialihkan kepada kebutuhan mendesak masyarakat, bukan proyek-proyek yang hanya mempercantik citra pemerintahan.
“Gedung bisa menunggu. Tapi rakyat yang tiap hari melewati jalan rusak dan hidup dalam ketidakpastian, tidak bisa lagi menunggu,” pungkas mereka.(*)
