Jakarta – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung fenomena bangsa kepiting menjadi perhatian luas publik. Istilah tersebut dipahami sebagai gambaran mengenai budaya saling menjatuhkan, menghambat keberhasilan pihak lain, dan melemahnya semangat kolaborasi dalam kehidupan berbangsa. Menanggapi hal itu, akademisi dan pengamat kebijakan publik Dr. Iswadi menilai bahwa pesan Presiden harus dijadikan alarm bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk melakukan introspeksi sekaligus memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada hasil.
Menurut Dr. Iswadi, pernyataan Presiden tidak boleh dimaknai sebatas kritik sosial, melainkan sebagai sinyal kuat bahwa seluruh aparatur negara perlu meningkatkan kualitas kinerja, membangun soliditas, dan menghilangkan ego sektoral yang selama ini masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Fenomena ‘bangsa kepiting’ merupakan peringatan bahwa budaya saling menjatuhkan tidak boleh dibiarkan tumbuh dalam birokrasi maupun ruang publik. Indonesia membutuhkan budaya kerja yang mengedepankan kolaborasi, profesionalisme, integritas, dan semangat saling mendukung untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, ujar Dr. Iswadi.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan sangat bergantung pada kekompakan tim, kesamaan visi, serta kemampuan setiap kementerian dan lembaga dalam menjalankan program prioritas Presiden secara efektif. Karena itu, evaluasi terhadap kinerja para menteri dan pejabat tinggi negara merupakan langkah yang wajar dalam memastikan seluruh agenda strategis berjalan sesuai target.
Dr. Iswadi berpandangan bahwa reshuffle kabinet dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat efektivitas pemerintahan apabila dilakukan berdasarkan indikator yang objektif, seperti capaian kinerja, integritas, kompetensi, kemampuan berkolaborasi, dan komitmen terhadap visi Presiden.
Reshuffle kabinet bukanlah bentuk hukuman, melainkan mekanisme konstitusional yang dimiliki Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan lebih efektif. Pergantian pejabat merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi agar target pembangunan dapat dicapai secara lebih optimal, jelasnya.
Menurutnya, setiap menteri memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan kepemimpinan yang adaptif, inovatif, dan mampu bekerja lintas sektor. Tantangan pembangunan nasional saat ini semakin kompleks, mulai dari penguatan ekonomi, peningkatan investasi, ketahanan pangan dan energi, hingga percepatan transformasi digital. Seluruh agenda tersebut membutuhkan kerja sama yang solid antarkementerian.
Dr. Iswadi menilai bahwa budaya saling menjatuhkan justru akan memperlambat proses pengambilan keputusan dan mengurangi efektivitas implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, setiap pejabat publik harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Budaya kerja yang sehat dibangun melalui kepercayaan, komunikasi yang terbuka, akuntabilitas, dan orientasi pada pelayanan publik. Jika masih ada kecenderungan saling menghambat atau lebih mengutamakan kepentingan sektoral, maka tujuan besar pemerintahan akan sulit diwujudkan, katanya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh aparatur sipil negara, pejabat pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadikan pesan Presiden sebagai momentum untuk memperbaiki etos kerja. Menurutnya, birokrasi modern harus mampu bergerak cepat, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memiliki keberanian melakukan inovasi dalam pelayanan publik.
Selain pembenahan di tingkat kabinet, Dr. Iswadi juga menilai pentingnya membangun budaya organisasi yang menghargai prestasi, mendorong kolaborasi, dan memberikan ruang bagi lahirnya gagasan.gagasan baru. Lingkungan kerja yang sehat akan meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ia menambahkan bahwa masyarakat saat ini menaruh harapan besar kepada pemerintahan Presiden Prabowo untuk menghadirkan perubahan nyata dalam berbagai sektor. Harapan tersebut hanya dapat diwujudkan apabila seluruh jajaran pemerintahan bekerja dalam satu irama, memiliki komitmen yang sama, dan mengedepankan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.
Introspeksi tidak cukup dilakukan secara individu, tetapi juga harus menjadi budaya kelembagaan. Setiap kementerian perlu mengevaluasi pola kerja, memperkuat koordinasi, mempercepat pelaksanaan program, dan memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,ungkapnya.
Dr. Iswadi juga mengingatkan bahwa kepemimpinan yang kuat tidak hanya diukur dari kemampuan mengambil keputusan, tetapi juga dari keberhasilan membangun tim yang solid, profesional, dan memiliki loyalitas terhadap tujuan organisasi. Karena itu, evaluasi berkala terhadap kabinet merupakan bagian penting dari upaya menjaga efektivitas pemerintahan.
Menutup pernyataannya, Dr. Iswadi mengajak seluruh elemen bangsa meninggalkan budaya saling menjatuhkan dan menggantinya dengan budaya saling menguatkan, menghargai prestasi, serta memperluas ruang kolaborasi. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju apabila seluruh komponen bangsa mampu bersatu, bekerja keras, dan menjadikan kepentingan nasional sebagai orientasi utama.
Pesan Presiden harus menjadi momentum bersama untuk memperbaiki budaya kerja nasional. Jika diperlukan penyegaran kabinet sebagai bagian dari evaluasi kinerja, maka hal itu merupakan langkah strategis untuk memastikan pemerintahan semakin efektif, profesional, dan mampu menjawab harapan masyarakat. Indonesia akan maju apabila seluruh anak bangsa berhenti saling menarik ke bawah dan mulai saling mengangkat menuju kemajuan bersama, tutup Dr. Iswadi.
