Banda Aceh — Aceh Policy & Integrity Center (APIC) menilai Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) telah menunjukkan sikap tidak berempati dan tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat Aceh, menyusul rencana pengalokasian anggaran sebesar Rp20 miliar untuk pembelian mobil dinas di tengah situasi Aceh yang masih berada dalam kondisi darurat sosial dan kemanusiaan.
Koordinator APIC, Laksamana, menegaskan bahwa kebijakan pengadaan mobil dinas dengan nilai fantastis tersebut mencederai rasa keadilan publik serta menunjukkan kegagalan kepemimpinan di tubuh BRA.
“Di saat masyarakat Aceh masih berjuang menghadapi dampak bencana, tekanan ekonomi, dan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, BRA justru mengalokasikan anggaran hingga Rp20 miliar untuk mobil dinas. Ini bukan sekadar keliru, tetapi menunjukkan absennya empati dan kepekaan sosial,” tegas Laksamana.
APIC secara terbuka menyebut bahwa kebijakan penganggaran tersebut berada di bawah tanggung jawab Ketua BRA, Jamaluddin, yang dinilai tidak layak memimpin lembaga dengan mandat sosial dan kemanusiaan apabila orientasi kebijakannya tidak berpihak kepada rakyat.
Menurut APIC, anggaran sebesar Rp20 miliar tersebut seharusnya dialihkan untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya korban konflik dan masyarakat terdampak bencana, bukan untuk pengadaan fasilitas pejabat yang tidak memiliki urgensi mendesak.
Atas dasar itu, APIC mendesak agar Ketua BRA segera dicopot dari jabatannya, karena dinilai gagal menunjukkan kepemimpinan yang beretika, berempati, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan publik.
Selain itu, APIC juga meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan menelusuri proses penganggaran dan rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp20 miliar tersebut, guna memastikan tidak adanya pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang, maupun potensi pemborosan keuangan daerah.
“Kebijakan ini harus diuji secara terbuka, baik secara administratif, etik, maupun hukum. Anggaran publik sebesar itu tidak boleh digunakan tanpa pertanggungjawaban yang jelas,” lanjut Laksamana.
APIC menegaskan, apabila rencana pembelian mobil dinas tersebut tidak segera dihentikan dan tidak ada langkah tegas terhadap pimpinan BRA, maka APIC akan melakukan konsolidasi dan membangun koalisi dengan elemen masyarakat sipil, serta menggalang massa dalam jumlah besar untuk menyuarakan penolakan secara terbuka dan konstitusional.
“Ini adalah sikap resmi APIC. Kebijakan yang tidak berempati dan berpotensi bermasalah tidak boleh dibiarkan,” tutup Laksamana.
